Profil Penataan Ruang Kota Mataram

1. Tujuan Penataan Ruang

Penataan ruang Kota Mataram bertujuan untuk mewujudkan Kota sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Jasa, Industri, serta Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang Seimbang dan Berwawasan Lingkungan.

2. Kebijakan Penataan Ruang

a. Kebijakan Struktur Ruang Wilayah Kota

- Pengembangan pusat pelayanan kota, meliputi :

  • Pemantapan fungsi dan peran wilayah Kota sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tengara Barat, Pusat Kegiatan Nasional, dan salah satu kawasan strategis provinsi.
  • Penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hierarki pelayanannya.

- Pengembangan sistem jaringan prasarana kota, meliputi :

  • Pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah Kota, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan nasional.
  • Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan aksesibilitas dan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan fungsi dan keterkaitan antarpusat kegiatan dan sistem transportasi kota secara optimal.

b. Kebijakan Pola Ruang Wilayah Kota

- Pengelolaan kawasan lindung, meliputi :

  • Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
  • Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
  • Pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.
  • Penetapan kawasan RTH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
  • Perlindungan kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai histroris dan spiritual.
  • Pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana.

- Pemanfaatan kawasan budidaya, meliputi :

    • Pengembangan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau (RTNH), kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan pertahanan dan keamanan, serta kawasan pertanian.

Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

c.  Kebijakan Penetapan Kawasan Strategis

-  Pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis provinsi di wilayah kota.

-  Pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

-  Pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya.

-  Pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem jaringan persampahan kota, sistem jaringan drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana.

3.   Rencana Struktur Ruang

a.  Rencana Pusat – Pusat Pelayanan Wilayah Kota

No

Pusat – Pusat Pelayanan Wilayah Kota

Lokasi

Arahan Fungsi

1

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pusat Pelayanan Ampenan :Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Selatan, dan Kelurahan Ampenan Tengah

 

Pusat Pelayanan Mataram :

Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Mataram Timur, dan Kelurahan Pejanggik

 

Pusat Pelayanan Cakranegara :

Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Mayura, dan Kelurahan Mandalika

  • Sebagai simpul utama kegiatan perdagangan dan jasa berskala regional
  • Sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala regional dan / atau kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama ransportasi skala regional

2

Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) SPPK I :

  • SPPK Selaparang ditetapkan di Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Rembiga, dan Kelurahan Pejarakan Karya;
  • SPPK Sandubaya ditetapkan di Kelurahan Mandalika dan Kelurahan Turida
  • SPPK Gunungsari ditetapkan di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat
  • SPPK Narmada ditetapkan di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
  • SPPK Labuapi ditetapkan di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

 

 

SPPK II :

  • SPPK Sekarbela ditetapkan di Kelurahan Jempong Baru
  • SPPK Batu Layar ditetapkan di Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat
  • SPPK Lingsar ditetapkan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
  • SPPK Kediri ditetapkan di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat
  • Sebagai pusat pertumbuhan di tiap kecamatan atau sebagai simpul kedua kegiatan yang mendukung PPK
  • Sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa lingkungan dan/atau kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan dan/atau kelurahan

3

Pusat Lingkungan (PL)
  • Pusat Lingkungan A1 Ampenan di Pasar Kebon Roek (Lingkungan Otak Desa, Lingkungan Kebon Roek, Lingkungan Tinggar, dan Lingkungan Batu Raja);
  • Pusat Lingkungan A2 Ampenan Utara di Kawasan eks. Bandara Selaparang (Lingkungan Talo Jaya, Lingkungan Tinggar, dan Lingkungan Jempong);
  • Pusat Lingkungan A3 Pejarakan di Mataram Water Park (Lingkungan Dasan Sari);
  • Pusat Lingkungan A4 Banjar di Rumah Sakit Bhayangkara (Lingkungan Selaparang);
  • Pusat Lingkungan B1 Kekalik di Perumnas Tanjung Karang Permai (Lingkungan Sejahtera dan Lingkungan Ringgit Utara);
  • Pusat Lingkungan B2 Tanjung Karang di Makam Loang Baloq (Lingkungan Sembalun);
  • Pusat Lingkungan B3 Lingkar Selatan di Asrama Haji (Lingkungan Geguntur);
  • Pusat Lingkungan C1 Rembiga di Pasar Rembiga (Lingkungan Rembiga Utara);
  • Pusat Lingkungan C2 Karang Baru di Pertokoan Jalan Dr. Sutomo (Lingkungan Karang Baru Selatan dan Lingkungan Suradadi Timur);
  • Pusat Lingkungan C3 Monjok di Pasar Cemara (Lingkungan Monjok Griya, Lingkungan Pamamoran, Lingkungan Mambe, dan Lingkungan Gubug Batu);
  • Pusat Lingkungan C4 Dasan Agung di Kawasan Islamic Center (Lingkungan Dasan Agung Baru, Lingkungan Arong-arong Barat, Lingkungan Arong-arong Timur, Lingkungan Gapuk Selatan, dan Lingkungan Darul Hikmah);
  • Pusat Lingkungan D1 Mataram di Kantor Walikota Mataram (Lingkungan Kebon Raja dan Lingkungan Pusaka);
  • Pusat Lingkungan D2 Punia di eks. Kantor Bupati Lombok Barat (Lingkungan Punia Jamaq);
  • Pusat Lingkungan D3 Pagesangan di Rumah Sakit Mataram (Lingkungan Gebang Barat);
  • Pusat Lingkungan D4 Pagutan di Pasar Pagutan (Lingkungan Asak);
  • Pusat Lingkungan E1 Sayang Sayang di Pasar Sayang Sayang (Lingkungan Kramat Nunggal);
  • Pusat Lingkungan E2 Karang Taliwang di Sirkuit Selagalas (Lingkungan Karang Taliwang dan Lingkungan Karang Bagu);
  • Pusat Lingkungan E3 Cakranegara di Pasar Cakranegara (Lingkungan Ukir Kawi dan Lingkungan Klodan);
  • Pusat Lingkungan E4 Sapta Marga di Depo Bangunan (Lingkungan Karang Blumbang, Lingkungan Panaraga Utara, Lingkungan Karang Kelebut, dan Lingkungan Karang Kecicang);
  • Pusat Lingkungan F1 Selagalas di Rumah Sakit Jiwa Selagalas (Lingkungan Selagalas Baru);
  • Pusat Lingkungan F2 Bertais di kawasan bisnis dan pergudangan Bertais (Lingkungan Bertais dan Lingkungan Lendang Lekong);
  • Pusat Lingkungan F3 Babakan di Universitas Al Azhar (Lingkungan Babakan Permai); dan
  • Pusat Lingkungan F4 Dasan Cermen di Pasar Abian Tubuh (Lingkungan Abian Tubuh Barat)
  • Sebagai simpul ketiga pelayanan yang mendukung SPPK
  • Sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala lingkungan dan/atau kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala lingkungan

b.  Rencana Jaringan Prasarana Wilayah Kota

Sistem Jaringan Transportasi

  • Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Primer
  • Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kolektor 1
  • Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kolektor 2
  • Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kolektor 3
  • Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor sekunder
  • Pengembangan sistem jaringan jalan lokal primer
  • Pembangunan Jalan Baru
  • Peningkatan pelayanan terminal penumpang regional Mandalika di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya
  • Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan dan pengembangan tempat pemberhentian
  • Pembangunan dan pengembangan pelabuhan khusus wisata di Lingkungan Mapak Kelurahan Jempong Baru
  • Peningkatan kelengkapan prasarana dan sarana pelabuhan laut dan  mengembangkan rute wisata

 

Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan

  • Pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi :

*     Meningkatkan kapasitas Gardu Induk Ampenan yang terletak di Kecamatan Sekarbela untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem.

*    Meningkatkan kapasitas jaringan energi listrik dan gardu listrik pada kawasan pengembangan baru.

*    Memelihara jaringan kabel listrik secara berkala.

  • Peningkatan distribusi listrik, meliputi :

*    Meningkatkan daya dan jaringan listrik dari sumber pembangkit listrik di kawasan pengembangan baru, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, serta kawasan dengan fasilitas umum lainnya.

*    Menerapkan teknologi tinggi dalam pengelolaan dan pengawasan listrik.

*    Meningkatkan kualitas dan pelayanan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Ampenan dan PLTD Taman.

*    Mengembangkan sumber energi baru terbarukan dengan memanfaatkan energi mikro hidro di Kelurahan Sayang Sayang, energi gelombang di pesisir Pantai Ampenan dan Pantai Tanjung Karang, serta energi surya di seluruh wilayah Kota.

  • Pengembangan bahan bakar minyak dan gas, meliputi :

*    Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan bahan bakar minyak dan gas.

*    Memelihara depo bahan bakar minyak dan gas serta pengolahan migas (kilang) di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan.

 

Sistem Jaringan Telekomunikasi

  • Peningkatan jaringan telepon kabel meliputi :

*    Peningkatan kapasitas terpasang dan distribusi Sentral Telepon Otomat (STO) Mataram.

*    Pengembangan telepon rumah dan telepon umum.

*    Pengembangan distribusi jaringan sambungan telepon dari STO ke pelanggan.

*    Pengembangan jaringan baru di seluruh wilayah Kota yang diintegrasikan penempatannya sesuai kapasitas pelayanan serta estetika lingkungan dan keamanan.

*    Pemasangan jaringan kabel telepon di bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur lainnya pada kawasan strategis kota.

  • Pengembangan jaringan nirkabel meliputi :

*    Menata menara telekomunikasi dan BTS (Base Transceiver Station) terpadu secara kolektif antaroperator di seluruh kecamatan yang lokasinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

*    Mengembangkan teknologi telematika berbasis teknologi modern pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan.

*    Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan antarpusat kegiatan.

*    Peningkatan sistem informasi telekomunikasi pembangunan yang berbasis teknologi internet.

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

  • Konservasi sumber daya air, meliputi :

*    Perlindungan dan pelestarian sumber daya air.

*    Pengelolaan kualitas air.

*    Pengendalian pencemaran air.

  • Pendayagunaan sumber daya air, meliputi :

*    Penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan air baku

*    Pengembangan sistem jaringan irigasi

  • Pengendalian daya rusak air

 

Sistem Prasarana Penyediaan Air Minum Kota

  • Pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air minum kota
  • Pemerataan jaringan distribusi ke pelanggan

 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota

  • Sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat meliputi :

*    Mendayagunakan dan memelihara Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Meninting yang melayani seluruh wilayah Kota.

*    Mengembangkan IPAL untuk kegiatan industri di Lingkungan Dasan Cermen Barat Kelurahan Dasan Cermen dan Lingkungan Bukit Ngandang Kelurahan Pagutan Timur.

*    Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah secara komunal di Lingkungan Marong Jamak dan Lingkungan Karang Baru Selatan Kelurahan Karang Baru; Lingkungan Kebon Jaya Kelurahan Monjok; Lingkungan Nyangget dan Lingkungan Jangkok Kelurahan Selagalas; serta Lingkungan Jempong Barat Kelurahan Jempong Baru.

*    Memelihara saluran pembuangan air limbah dari sistem pengelolaan air limbah secara komunal sebelum dialirkan ke IPAL Meniniting.

  • Sistem pembuangan air limbah setempat secara individual maupun berkelompok skala kecil, meliputi :

*    Mengembangkan jaringan air limbah komunal setempat yang dikelola oleh masyarakat dan/atau kerjasama dengan pihak lain.

*    Mengembangkan tangki septik secara kolektif pada kawasan perumahan tipe kecil serta tangki septik secara individu pada kawasan perumahan tipe sedang dan tipe besar.

  • Penanganan air limbah secara ketat pada lingkup kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, dan kesehatan berupa penyediaan instalasi pengolahan air limbah pada masing-masing kawasan.
  • penyediaan tangki septik dan saluran perpipaan ailr limbah secara kolektif pada kawasan dengan fasilitas pelayanan umum.

 

Sistem Jaringan Persampahan Kota

  • Penambahan unit TPS berupa kontainer.
  • Peningkatan intensitas sarana pengangkutan dan perluasan jangkauan pelayanan.
  • Pengembangan dan pengelolaan TPA lintas kabupaten/kota dengan metode lahan urug saniter.
  • Memilah jenis sampah organik dan anorganik untuk dikelola melalui konsep 3R (Reduce, Recycle, Reuse).
  • Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
  • Menumbuhkan keswadayaan pengelolaan sampah di tingkat lingkungan melalui unit-unit pengelolaan secara mandiri.
  • Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha di bidang pengelolaan persampahan melalui konsep Pengelolaan Sampah Terpadu Menuju Zero Waste.
  • Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam kegiatan pengolahan sampah dari produsen sampah hingga ke TPA sampah.
  • Penyusunan aturan-aturan yang tegas mengenai pembuangan sampah.

 

Sistem jaringan Drainase Kota

Sistem jaringan drainase primer ditetapkan dalam rangka melayani kawasan perkotaan dan terintegrasi dengan sungai sebagai sistem badan air regional. Sedangkan sistem jaringan drainase sekunder, tersier, dan lokal menggunakan sistem saluran samping jalan sejajar dengan pengembangan jaringan jalan.

 

Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki

  • Menata jalur pejalan kaki sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan pada trotoar.
  • Menetapkan dimensi jalur pejalan kaki pada trotoar sesuai dengan fungsi jalan.
  • Menyediakan jalur sepeda yang digabung dengan jalur pejalan kaki sesuai dimensi yang ditentukan.
  • Merencanakan jalur pejalan kaki yang melintasi jalur kendaraan pada titik terdekat yang dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka jalan.
  • Menyediakan jalur pejalan kaki di kawasan sempadan sungai.

 

Jalur Evakuasi Bencana

  • Mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana bencana banjir menjauhi lokasi-lokasi genangan yang melalui Jalan Saleh Sungkar – Jalan Adi Sucipto, Jalan Jend. Sudirman – Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Energi – Jalan Langko, Jalan Dr. Sujono, Jalan Sultan Kaharudin, Jalan HOS. Cokroaminoto, Jalan Brawijaya, Jalan Prabu Rangkasari, serta jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke utara melalui Jalan TGH. Faisal;
  • Mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai yang mengarah ke timur melalui Jalan Adi Sucipto – Jalan Jend. Sudirman, Jalan Pabean – Jalan Langko – Jalan Pejanggik – Jalan Selaparang – Jalan Sandubaya, Jalan Sultan Salahudin – Jalan Sultan Kaharudin, Jalan Dr. Sujono – Jalan TGH. Ali Batu, dan jalan di sepanjang pesisir pantai; dan
  • Mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana gempa bumi pada setiap ruas jalan di wilayah kota.

4.  Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

a.  Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air.

Pengelolaan kawasan resapan air dilakukan melalui:

  • pemberian dukungan terhadap siklus hidrologi dengan mengembangkan tanaman keras atau tahunan yang berfungsi menyimpan air
  • pengawasan dan pengendalian kawasan resapan air dengan cara memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan
  • pencegahan kegiatan budidaya yang menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat mengganggu fungsi lindung
  • mengembalikan fungsi sebagai kawasan lindung secara bertahap apabila kawasan resapan air mengalami kerusakan

 

Kawasan perlindungan setempat di Kota Mataram terdiri dari kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.

 

Kawasan Ruang Terbuka Hijau :

  • pengalokasian RTH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen RTH publik dan 10 (sepuluh) persen RTH privat dengan tutupan vegetasi
  • pemilihan jenis vegetasi sesuai dengan fungsi dan jenis RTH yang dikembangkan

 

Kawasan Cagar Budaya, terdiri dari :

  • Kawasan Cagar Budaya Taman Mayura – Pura Meru di Kelurahan Cakranegara Utara
  • Kawasan Cagar Budaya Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya
  • Kawasan Cagar Budaya Kota Tua di Kelurahan Ampenan Utara
  • Kawasan Cagar Budaya Makam Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang
  • Kawasan Cagar Budaya Makam Bintaro di Kelurahan Bintaro Ampenan

Pengelolaan kawasan cagar budaya di Kota Mataram dilakukan melalui :

  • mempertahankan dan menjaga kelestarian Kawasan Cagar Budaya melalui kegiatan konservasi bangunan dan lingkungan
  • pembangunan infrastruktur pendukung secara terpadu di sekitar Kawasan Cagar Budaya

 

Kawasan rawan bencana di Kota Mataram terdiri dari  :

  • Kawasan rawan banjir
  • Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai
  • Kawasan rawan gempa bumi
  • Kawasan rawan kebakaran

b.      Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pengembangan Kawasan Perumahan

Pengembangan kawasan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang bermukim masyarakat kota, meliputi kawasan perumahan berkepadatan tinggi, kawasan perumahan berkepadatan sedang, dan kawasan perumahan berkepadatan rendah.

 

Pengembangan Kawasan Perdagangan Dan Jasa

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dilakukan untuk melayani kebutuhan barang dan jasa dalam skala internasional, nasional, regional, dan lokal bagi masyarakat Kota dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

Pengembangan Kawasan Perkantoran

Pengembangan kawasan perkantoran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta.  Pengembangan kawasan perkantoran dilakukan di Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Gomong, Kelurahan Punia, Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Sayang Sayang, dan Kelurahan Jempong Baru.

 

Pengembangan Kawasan Industri

Pengembangan kawasan industri dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan industri menengah dan industri kecil. Pengembangan kawasan industri menengah dengan skala regional dan dilakukan di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Mandalika, dan Kelurahan Bertais.

Pengembangan kawasan industri kecil dengan skala lokal dan lingkungan dilakukan di seluruh kelurahan di Kota.

 

Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata baik nasional, regional, dan lokal yang terdiri dari peruntukan pariwisata pantai, pariwisata belanja, pariwisata budaya, pariwisata religi, pariwisata buatan, dan pariwisata kuliner.

 

Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Pengembangan kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan kegiatan perkantoran dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial.

 

Pengembangan Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana dilakukan untuk memberikan ruang yang aman sebagai tempat berlindung dan tempat penampungan penduduk sementara dari bencana banjir, bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai, bencana gempa bumi, serta bencana kebakaran.

 

Pengembangan Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal

Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal dilakukan untuk melayani kebutuhan masyarakat Kota. Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor dilakukan di areal taman dan Makam Loang Baloq, areal Lapangan Malomba, areal Taman Kota Udayana, areal Taman Kota Selagalas, areal GOR Turida, Jalan Pabean, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Airlangga, Jalan Pemuda, Jalan Panjitilar Negara, Jalan Bung Karno, Jalan Pejanggik, Jalan Selaparang, dan Jalan Jayengrana.

 

Pengembangan Kawasan Pendidikan

Pengembangan kawasan pendidikan dilakukan untuk melayani kebutuhan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi skala nasional, regional, dan lokal. Pengembangan kawasan pendidikan dilakukan di Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Turida, dan Kelurahan Pagutan Barat.

Pengembangan Kawasan Kesehatan

Pengembangan kawasan kesehatan dilakukan untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Kota dan/atau Provinsi Nusa Tenggara Barat skala nasional, regional, dan lokal. Pengembangan kawasan kesehatan dilakukan di Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Banjar, dan Kelurahan Pejeruk.

 

Pengembangan Kawasan Peribadatan

Pengembangan kawasan peribadatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan peribadatan dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan kegiatan keagamaan skala internasional, nasional, regional, dan lokal.

 

Pengembangan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dilakukan untuk kebutuhan ruang kegiatan bidang pertahanan dan keamanan Kota dan/atau Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dilakukan di Kelurahan Rembiga, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Taman Sari, Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Sapta Marga, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Jempong Baru.

 

Pengembangan Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian terdiri dari kawasan peruntukan pertanian dan kawasan peruntukan perikanan. Rencana pengembangan kawasan pertanian dilakukan melalui :

  • pengembangan lahan pertanian untuk budidaya tanaman hortikultura;
  • pengembangan pertanian lahan basah untuk peningkatan ketahanan pangan;
  • membatasi alih fungsi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya terbangun;
  • mempertahankan jaringan prasarana irigasi di kawasan pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis; dan
  • inventarisasi lahan dan pemilik lahan pertanian serta potensi kebutuhan air baku bagi pertanian.

Pengembangan lahan pertanian untuk budidaya tanaman hortikultura dilakukan di Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Selagalas, Kelurahan Bertais, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Jempong Baru, dan Kelurahan Turida. Sedangkan rencana pengembangan kawasan perikanan dilakukan melalui :

  • pengembangan budidaya perikanan air tawar di Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Selagalas, dan Kelurahan Bertais
  • pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya air laut di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru
  • menyediakan kawasan penyangga pada kawasan perikanan

5.   Penetapan Kawasan Strategis

a.   Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Cepat

-  Kawasan strategis bidang pariwisata terdiri dari :

  • Kawasan eks. Bandar Udara Selaparang di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang dan Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata MICE yang berbasis lingkungan
  • Kawasan Mayura di Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara sebagai kawasan pariwisata budaya dan spiritual keagamaan
  • Kawasan Mapak di Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela sebagai kawasan pariwisata alam, religi, dan buatan.
  • Kawasan Kota Tepian Air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata buatan
  • Kawasan Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram serta Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela sebagai kawasan pariwisata belanja
  • Kawasan Sayang Sayang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Sandubaya serta Kawasan Udayana di Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata kuliner

-  Kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa terdiri dari :

  • Kawasan pusat perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan
  • Kawasan pusat perdagangan grosir dan pusat bisnis Cakranegara di Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur, dan Kelurahan Cakranegara Selatan
  • Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika

b.      Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

-  Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan

-  Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan

-  Kawasan Makam van Ham di Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara

-  Kawasan Pusat Kajian Islam (Islamic Center) di Kelurahan Dasan Agung Baru dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram

c.   Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

-  kawasan sempadan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus

-  kawasan sempadan pantai di pesisir barat wilayah Kota sepanjang ± 9 km (Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru)

-  kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram serta Kelurahan Sayang Sayang dan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya

-  kawasan hutan kota di tiap tanah pecatu di wilayah Kota

6.   Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

1. Pemanfaatan ruang wilayah kota berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis.

2. Rencana pemanfaatan ruang wilayah Kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

3. Program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama setiap 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun (2011 – 2031).

7. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota, yang terdiri dari :

  1. Ketentuan umum peraturan zonasi
  2. Ketentuan perizinan
  3. Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif
  4. Arahan sanksi

8. Arahan Sanksi

  1.  Arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
  2. Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenakan sanksi meliputi :

-  Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota, khususnya rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota

-  Pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi

-  Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang meliputi izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukan penggunaan tanah, dan izin mendirikan bangunan

-  Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

-  berdasarkan RTRW Kota

-  Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota

-  Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Walikota dinyatakan sebagai milik umum

-  Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar

9.   Hak, Kewajiban, Peran Masyarakat dan Kelembagaan

1. Dalam Penataan Ruang setiap orang dan/atau badan berhak untuk:

-  mengetahui rencana tata ruang

-  menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang

-  memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang

-  mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya

-  mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang

-  mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian

2. Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang dan/atau badan wajib:

-  menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan

-  memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang

-  mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang

-  memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

3. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui:

-  partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang

-  partisipasi dalam pemanfaatan ruang

-  partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

  1. Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antarsektor/antardaerah, bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
  2. Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD diatur dengan Peraturan Walikota